Gubernur Hadramaut, Salem Al-Khanbashi, dilaporkan telah memulai operasi resmi untuk mengambil alih beberapa markas militer yang sebelumnya berada di bawah kendali Dewan Transisi Selatan (STC). Dalam pernyataannya, Al-Khanbashi menegaskan bahwa operasi yang dinamakan “Proses Penyerahan Markas” ini bersifat damai, terorganisir, dan terbatas pada instalasi militer saja, tanpa menargetkan kelompok politik, masyarakat sipil, atau kepentingan warga.
Menurut gubernur, langkah ini bukanlah deklarasi perang ataupun upaya eskalasi, melainkan tindakan preventif untuk menetralkan potensi penyalahgunaan senjata, melindungi keamanan Hadramaut, dan mencegah skenario kekacauan yang bisa merugikan masyarakat. Ia menekankan bahwa operasi dilakukan untuk menjaga institusi negara tetap berjalan, melindungi warga, dan mencegah pergeseran markas militer menjadi alat tekanan terhadap provinsi.
Dalam pidatonya, Al-Khanbashi mengingatkan bahwa Hadramaut tengah berada di fase kritis yang membutuhkan keputusan tegas, jelas, dan bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil adalah untuk kepentingan warga, keamanan publik, dan stabilitas sosial, dengan meminimalkan risiko bagi kehidupan masyarakat.
Gubernur juga menekankan bahwa upaya politik melalui dialog sudah ditempuh secara maksimal, termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat dan dukungan Arab Saudi. Namun, menurutnya, semua jalur politik tertutup karena pihak yang menguasai markas-markas tersebut menolak solusi damai, sehingga operasi militer terbatas menjadi langkah yang tak dapat ditunda.
Sementara itu, laporan dari media pro-STC menyebut bahwa Dewan Transisi Selatan justru menambah pasukan ke Hadramaut, seolah menanggapi langkah gubernur dengan memperkuat posisi militernya. Informasi ini menimbulkan ketegangan naratif, karena kedua pihak sama-sama mengklaim melakukan langkah defensif untuk melindungi kepentingannya.
Perbedaan klaim ini mencerminkan ketidakpastian situasi di lapangan. Di satu sisi, pemerintah Hadramaut menegaskan kontrol formal atas markas militer, di sisi lain, STC berupaya menunjukkan kesiapan untuk mempertahankan wilayah yang mereka anggap sebagai bagian dari pengaruh selatan mereka.
Gubernur Al-Khanbashi berulang kali menekankan bahwa operasi ini dilaksanakan dengan penuh disiplin dan pengawasan ketat, menekankan bahwa tidak ada target politik maupun masyarakat sipil, serta semua langkah dilakukan dengan tujuan melindungi keamanan publik.
Pemerintah Hadramaut juga mengajak tokoh adat, pemimpin suku, dan masyarakat sipil untuk berperan aktif menjaga keamanan dan mendukung negara dalam situasi sensitif ini. Gubernur berharap keterlibatan masyarakat dapat mencegah provinsi terjebak konflik horizontal atau menjadi alat tekanan politik.
Sikap resmi gubernur menunjukkan upaya membingkai operasi ini sebagai langkah hukum dan konstitusional, bukan agresi militer. Pernyataan ini penting untuk membangun legitimasi dan mencegah persepsi bahwa Hadramaut menjadi medan perang baru antara PLC dan STC.
Di sisi lain, penambahan pasukan STC ke wilayah ini menunjukkan kesiapan mereka menghadapi skenario apapun. Meskipun pemerintah menekankan penyerahan damai, fakta di lapangan memperlihatkan bahwa kedua pihak tetap menyiagakan kekuatan militer.
Ketegangan ini menunjukkan dualisme kekuasaan di Hadramaut. Gubernur memiliki otoritas formal, sementara STC memiliki kemampuan militer yang masih signifikan, yang dapat memengaruhi dinamika politik di provinsi tersebut.
Jika konflik tetap bersifat terbatas dan terkontrol, Hadramaut bisa tetap stabil tanpa eskalasi besar. Namun, adanya mobilisasi pasukan STC meningkatkan risiko salah tafsir, sehingga potensi bentrokan lokal tetap ada.
Gubernur menekankan pentingnya komunikasi dan kontrol internal dalam setiap langkah. Ia menekankan bahwa operasi bukan untuk menimbulkan ketakutan, melainkan untuk menjamin keamanan dan mencegah pemanfaatan markas-markas sebagai instrumen konflik.
Sementara itu, masyarakat Hadramaut diharapkan menjadi faktor penyeimbang. Dukungan publik dan keterlibatan tokoh lokal dapat menjadi kunci agar operasi berjalan damai, mencegah provinsi tergelincir ke konflik terbuka.
Arab Saudi, yang selama ini menjadi mediator dan pendukung keamanan, disebut berperan penting dalam memastikan operasi tetap terkontrol. Koordinasi antara pemerintah Hadramaut dan Riyadh diyakini menjadi faktor pengendali eskalasi.
Namun, adanya klaim tambahan pasukan oleh STC memunculkan ketidakjelasan di media. Kebenaran absolut sulit ditentukan tanpa konfirmasi independen, karena kedua belah pihak memanfaatkan narasi untuk mendukung posisi mereka.
Kondisi ini menunjukkan kerentanan Hadramaut terhadap eskalasi politik dan militer, meskipun gubernur berulang kali menekankan bahwa prioritas utama adalah melindungi warga dan mencegah kerusakan sosial.
Jika kedua pihak dapat mempertahankan disiplin, kebuntuan dapat dikelola melalui jalur politik dan koordinasi keamanan, namun risiko ketegangan tetap tinggi karena STC memiliki basis dukungan dan kapabilitas militer yang nyata.
Gubernur berharap operasi ini menjadi model penyelesaian konflik berbasis hukum, di mana lembaga negara kembali menguasai instalasi militer tanpa menimbulkan pertumpahan darah.
Ke depan, keberhasilan operasi sangat bergantung pada kesediaan STC untuk menahan diri dan keterlibatan tokoh masyarakat. Jika STC tetap memobilisasi pasukan, Hadramaut bisa menghadapi ketidakstabilan berkepanjangan.
Secara keseluruhan, situasi ini menegaskan bahwa Hadramaut berada di persimpangan penting antara kontrol formal negara dan kekuatan faksi de facto, dengan nasib provinsi sangat bergantung pada keseimbangan antara hukum, politik, dan kekuatan militer di lapangan.
Post a Comment